Padang(Sumbar) - Figurnews.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2021. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (14/10/2020).
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi membuka rapat paripurna menjelaskan, penetapan KUA PPAS tahun 2021 dilakukan setelah DPRD melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan serangkaian pembahasan mendalam.
"Setelah melalui mekanisme pembahasan yang dilakukan secara cermat,
juga mempertimbangkan masukan dan saran melalui pandangan umum dan
pendapat akhir fraksi - fraksi akhirnya, DPRD menyetujui untuk
menetapkan KUA PPAS tahun 2021," kata Supardi.
Meski demikian, Supardi mengingatkan beberapa hal kepada pemerintah
daerah. Mengingat KUA PPAS akan menjadi dasar bagi penyusunan RAPBD
tahun 2021. Menurutnya, tahun 2021 ada dua isu strategis dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Yaitu penanganan Covid-19 dan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) seiring berakhirnya masa jabatan gubernur -
wakil gubernur periode 2016-2021," kata Supardi.
Dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, maka dalam rangka
akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
gubernur perlu menyampaikan capaian kinerja selama menjabat. Kinerja
tersebut dipresentasikan dalam pencapaian target kinerja RPJMD yang juga
merupakan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur.
Dia menambahkan, sesuai dua isu strategis tersebut serta mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang penyusunan
APBD tahun 2021, maka arah kebijakan yang ditampung di dalam KUA PPAS
juga akan berkaitan dengan hal tersebut. Pertama adalah penanganan
Covid-19 terutama untuk aspek kesehatan dan dampak ekonomi. Serta kedua
adalah untuk pemenuhan target kinerja RPJMD sesuai skala prioritas dan
ketersediaan anggaran.
Supardi menyampaikan, sampai akhir tahun 2019 masih banyak target RPJMD
yang belum tercapai. Diperkirakan, sampai akhir tahun 2021 belum semua
target tersebut bisa terpenuhi.
"DPRD melihat kondisi itu disebabkan oleh pemerintah daerahyang tidak
konsisten menggunakan dokumen perencanaan daerah dalam peyusunan
program, kegiatan dan distribusi alokasi anggaran. Cukup banyak alokasi
anggaran yang dimasukkan ke dalam APBD yag tidaks ejalan dengan target
kinerja RPJMD," ungkapnya.
Supardi juga mengungkapkan, dari proyeksi pendapatan daerah, program
kegiatan yang diusulkan pada RKUA PPAS tahun 2021 terlihat kurang
inovatif. Terlihat pemerintah daerah tidak kreatif dalam menggali ide,
gagasan serta metode yang dapat mendongkrak pendapatan daerah.
Dari tahapan pembahasan mengenai pendapatan daerah yang dilakukan
Banggar DPRD bersama TAPD, terdapat penambahan pendapatan yang bersumber
dari PAD sebesar Rp120 miliar, pendapatan transfer Rp409,5 miliar lebih
serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp20 miliar. Tambahan tersebut
disepakati untuk pemenuhan program dan kegiatan yang sejalan dengan arah
kebijakan yang disepakati.
Dengan adanya penambahan pendapatan daerah tersebut, Supardi
menyebutkan, postur anggaran yang ditampung dalam KUA PPAS tahun 2021
terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp6,474 triliun, serta belanja
daerah sekitar Rp6,674 triliun. Kemudian, penerimaan pembiayaan sekitar
Rp220 miliar serta pengeluaran pembiayaan sekitar Rp20 miliar.
Menyambut ditetapkannya KUA PPAS tahun 2021 tersebut Gubernur Sumatera
Barat Irwan Prayitno menerangkan, akan segera ditindaklanjuti dengan
penyusunan RAPBD. Terkait saran dan masukan dari DPRD, Irwan menyatakan
akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan
program kegiatan.
"Untuk tahun 2021 mendatang, diketahui bersama kita masih akan fokus
kepada penanganan Covid-19 baik kesehatan maupun penanganan dampak
ekonomi," kata Irwan.
Agar penanganan Covid-19 tidak berlarut - larut, dia meminta semua
pihak termasuk dari sisi masyarakat sendiri untuk mematuhi ketentuan
protokol kesehatan. Bahkan, Sumatera Barat juga telah memiliki Peraturan
Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diharapkan efektif
untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui peningkatan
kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
"Kalau penanganan Covid-19 tidak maksimal, masyarakat tidak patuh
protokol kesehatan maka pandemi akan terus berlanjut sehingga anggaran
daerah masih akan tersedot untuk itu dan program pemulihan ekonomi serta
peningkatan pembangunan daerah tidak akan berjalan efektif," kata
Irwan.
Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut berisikan dua
agenda. Selain penetapan KUA PPAS APBD tahun 2021, satu agenda lagi
adalah mendengarkan jawaban pemerintah terkait Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.(*)